Teknogav.com - Baru-baru ini Facebook merilis laporan resmi yang mencakup beberapa pertanyaan yang bisa menjadi perhatian bagi pembuatan regulasi konten. Laporan yang berjudul ‘Merencanakan Masa Depan: Regulasi Konten Daring’ tersebut disusun berdasarkan perkembangan terbaru sesuai topik, termasuk upaya akademis dan legislatif.

Internet seperti dua mata piisau, dapat bermanfaat dapat juga merusak. Dampak positif internet di antaranya terasa pada politik dan ekonomi, menyatukan keluarga dan menggalang dana untuk amal. Sementara dampak negatifnya adalah konten berbahanya yang dibagikan mencakup propaganda teroris dan ujaran kebencian. Berpijak pada hal tersebut, pemerintah, akademisi dan berbagai pihak terus mendiskusikan agar platform internet dapat bertanggung jawab. Tanggung jawab tersebut khususnya dalam upaya menjaga keamanan orang-orang dan melindungi hak asasi yang mencakup kebebasan berekspresi.

Empat Pertanyaan Terkait Regulasi Konten Daring

Mark Zuckerberg selaku CEO Facebook mengajak pemerintah bekerja sama dengan platform online untuk menciptakan dan mengadopsi regulasi konten daring baru. Menurut Zuckerberg, semua platform online memiliki kebijakan dan proses masing-masing, sehingga dibutuhkan pendekatan yang memiliki standar. Sementara itu Monika Bickert, Vice President, Content Policy Facebook mengungkapkan empat pertanyaan yang merupakan inti perdebatan regulasi konten daring.

1. Bagaimana cara regulasi konten memaksimalkan tujuan mengurangi ujaran kebencian sambil tetap mempertahankan kebebasan berekspresi?
Regulasi dapat mewajibkan sistem menyediakan fitur untuk melaporkan konten dan gambaran umum mengenai kebijakan atau keputusan penegakan peraturan. Prosedur yang mencakup laporan publik berkala mengenai data penegakan peraturan pun bisa diwajibkan. Kinerja perusahaan media sosial pun bisa dinilai secara akurat dengan adanya informasi yang dibutuhkan pemerintah dan individu tersebut.


2. Penyempurnaan apa yang bisa diberikan regulasi untuk akuntabilitas platform internet?
   Pembuat kebijakan bisa mewajibkan hal-hal tertentu seperti penerbitan standar konten, konsultasi dengan pemegang kepentingan dalam pembuatan perubahan standar. Selain itu bisa juga membuat saluran untuk mengajukan banding atas keputusan perusahaan dalam menghapus atau tak menghapus suatu konten.


3. Apakah regulasi harus mewajibkan perusahaan internet memenuhi target kinerja tertentu?
   Pemberian insentif dapat dilakukan jika perusahaan memenuhi target yang sudah ditetapkan. Target tersebut dapat berupa batas persentase konten yang melanggar.


4. Apakah regulasi menetapkan ‘konten berbahaya’ seperti yang semestinya diliarang di internet?
   Pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang mengakui preferensi pengguna dan variasi di antara layanan internet. Penerapannya dapat dilakukan pada skala tertentu yang memungkinkan fleksibilitas lintas bahasa, konteks dan tren.

 

Panduan Regulasi di Masa Depan

Semua pengguna platform daring sebaiknya turut dalam mengembangkan solusi regulasi, tak hanya sebatas anggota dewan, perusahaan swasta dan masyarakat sipil. Jaminan pada akuntabilitas sistem dan prosedur moderasi konten perusahaan merupakan cara terbaik menciptakan insentif bagi perusahaan yang bertanggung jawab. Langkah tersebut dapat mencuptakan keseimbangan nilai-nilai keamanan, kebebasan berekspresi dan privasi.

Seluruh pendekatan regulasi nasional dalam rangka mengatasi konten berbahaya harus mempertimbangkan skala global internet dan nilai komunikasi lintas batas. Tujuan regulasi nasional tersebut harus meningkatkan interoperabilitas di antara pembuat peraturan. Pembuat peraturan harus mematuhi Pasal 19 dari Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dampak keputusan pun harus dipertimbangkan terhadap kebebasan berekspresi.

Ketika memoderasi konten dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan internet untuk berinovasi, maka pembuat kebijakan harus mengembangkan pemahaman mengenai kapabilitas dan keterbatasan teknologi. Pendekatan yang pas di suatu platform atau konten tertentu belum tentu efektif diterapkan di tempat lain. Pembuat peraturan juga harus memperhatikan besarnya konten berbahaya yang diperkarakan, termasuk status hukum dan upaya yang sudah dilakukan.

Kerangka kerja baru untuk membuat peraturan pada konten berbahaya dapat berkontribusi bagi keberhasilan internet yang berkelajutan jika didesain dengan baik. Sebaiknya pemerintah, masyarakat sipil dan perusahaan berbagi tanggung jawab dan bekerja sama dalam menetapkan regulasi tersebut. Sebaliknya jika rancangan regulasi buruk, maka berisiko menimbulkan konsekuensi yang tak diinginkan. Konsekuensi tersebut dapat berupa kurang amannya internet bagi orang-orang, membungkam ekspresi dan menghambat inovasi.

Facebook berharap dokumen yang mereka rilis dapat membantu menstimulasi pembahasan lebih lanjut mengenai regulasi konten daring. Penyusunan dokumen dilakukan Facebook berdasarkan makalah mengenai portabilitas data yang mereka terbitkan September 2019. Rencananya dalam beberapa bulan mendatang Facebook juga akan menerbitkan makalah mengenai pemilihan umum dan privasi.