Pentingnya Kolaborasi dalam Digitalisasi Perdagangan di Asia Tenggara

Teknogav.com – NIKKEI Group dan Institute of Southeast Asian Studies – Yusof Ishak Institute (ISEAS) menyelenggarakan diskusi bersama pada 24 Agustus 2021 lalu. Diskusi bertajuk ‘Nikkei-ISEAS Forum on Digitalizing Trade ini South East Asia and ASEAN’ ini dihadiri tokoh-tokoh dari kawasan Asia Pasifik. Pada diskusi tersebut ditekankan kebutuhan ekosistem perdaganan digital yang saling terhubung, inklusif dan multilateral.

Tokoh-tokoh yang hadir termasuk perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Honey Consulting Ltd., Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ISEAS dan Huawei. Mereka menyerukan inisiatif untuk mengembangkan potensi perdagangan digital di kawasan tersebut.

Pandemi COVID-19 memicu percepatan proses adopsi teknologi digital. ASEAN memperkirakan bahwa kontribusi ekonomi digital pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) regional mencapai USD1 triliun. Sementara data pihak ketiga menunjukkan 132% populasi Asia Tenggara sudah memiliki koneksi seluler dan 463 juta orang merupakan pengguna internet.

Pentingnya Kolaborasi dalam Ekosistem Perdagangan Digital

Kawasan Asia telah dihubungkan oleh berbagai kesepakatan dagang. Pada forum diskusi, para tokoh mengungkapkan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem perdagangan digital.

Choi Shing Kwok, Direktur dan CEO ISEAS

“Perdagangan digital adalah penggerak perdagangan di ASEAN yang menjanjikan, baik selama pandemi maupun pascapandemi. Teknologi digital seperti AI, IoT dan 3D printing dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan di negara-negara berkembang, termasuk di kawasan ASEAN. Tingkat pertumbuhan perdagangan di kawasan tersebut mencapai 2,5% per tahun atau setara 22,5% dari 2021 sampai 2030. Hal ini dilakukan dengan mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan produktivitas,” ucap Choi Shing Kwok, Direktur dan CEO ISEAS.

Peran penting perdagangan digital dalam meningkatkan ekonomi digital secara luas pun ditekankan oleh Dr. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM dari Kementerian Koordinator Bidang Pereknomian Republik Indonesia, sebagai pembuat kebijakan.

Dr. Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

Pentingnya peran perdagangan digital ini terutama dalam memulihkan perekonomian. Menurutnya, ASEAN sedang menghadapi tantangan kesenjangan infrastruktur TIK dan tingkat adopsi TIK yang tak merata. Beliau mengungkapkan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi oleh mitra TIK seperti Huawei.
Huawei mendukung kolaborasi untuk membuka potensi perdagangan digital demi memberikan keuntungan pada kawasan Asia Tenggara dan ASEAN. Hal ini diungkapkan oleh Craig Burchell, Senior Vice President of Global Trade Affairs Huawei. Beliau pun menyerukan untuk mempererat kolaborasi.

“Perdagangan digital menawarkan kesempatan emas dalam berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut antara lain adalah pemulihan ekonomi regional dan mengatasi situasi kritis,” ucap Craig Burchell.

Pengoptimalan Layanan Digital dengan Teknologi

Laporan mengenai Cost of Deglobalizing World Trade terbitan The Economist merupakan sinyal peringatan terhadap praktik decoupling pada tatanan ekonomi global. Selain merujuk pada laporan tersebut, Craig juga menganjurkan kebijakan Teknologi bagi semua atau ‘Technology for All’ demi mengoptimalkan layanan digital. Menurutnya, teknologi digital seperti 5G, AI dan cloud dapat membuka peluang perdagangan baru bagi semua kalangan.

Pengembangan acuan perdagangan digital pun membutuhkan perkembangan lebih lanjut dalam bidang statistik. Keputusan memilih investasi dan pembuatan kebijakan perusahaan dapat dilakukan berdasarkan analisis berbasis fakta yang didukung statistik. Hal tersebut diungkapkan oleh Annabelle Mourougane, Head of the Trade and Productivity Division at OECD.

Annabelle Mourougane, Head of the Trade and Productivity Division at OECD

“Semua pelaku, termasuk penyedia TIK dan teknologi harus ikut terlibat dalam memajukan pemikiran dalam lingkungan yang cepat berubah. Digital Trade White Paper Huawei merupakan suatu kontribusi yang bermanfaat bagi permasalahan ini,” ucap Anabelle.

Peraturan dan Kebijakan Perdagangan Digital

Komunitas dan pasar bisnis digital di Asia Tenggara cukup baik, sayangnya kawasan ini masih memiliki peraturan perdagangan yang terbagi-bagi. Menurut Stephanie Honey, Principal of Honey Consulting Ltd., hal tersebut berdampak pada ekonomi digital yang tak bisa mencapai potensi maksimal.

Kolaborasi, fleksiblitas dan partisipasi dari pelaku kepentingan penting dilakukan pemangku kepentingan untuk membuat peraturan baru perdagangan digital. Upaya tersebut juga penting untuk mengintegrasikan pendekatan lintas perekonomian sebanyak mungkin. Sejumlah kesepakatan regional inovatif banyak yang dapat dijadikan model, contohnya adalah Digital Economy Partnership antara Selandia Baru, Singapura dan Chili.

Para pembicara dalam forum diskusi mengakui gagasan untuk mendukung kebijakan perdagangan digital yang terbuka dan inklusif. Saran Dr. Rudy Salahuddin bagi para pembuat kebijakan di Asia Tenggara agar fokus pada peraturan lintas sektor. Hal ini dibutuhkan untuk memberdayakan ekonomi digital dan pemerataan manfaat perdagangan digital. Peraturan lintas sektor tersebut mencakup kebijakan-kebijakan yang mengatur fasilitasi perdagangan, tata kelola data, logistik, privasi dan keamanan siber.

Pada beberapa topik digital terdapat perbedaan pendekatan antara blok perdagangan terbesar di dunia. Craig Burchell menekankan bahwa dibutuhkan kolaborasi lebih besar pada peraturan-peraturan baru dan tata kelola yang lebih baik dari ekosistem digital global. Hal ini akan menguntungkan dari pendekatan industri yang ditujukan untuk mencapai koeksistensi dan interaporability dibandingkan konvergensi.

Webinar lanjutan akan diselenggarakan pada 14 September dengan tema 'Facilitating Digital Trade in the Region'. Setelah ajang tersebut, ISEAS akan mempublikasikan sekilas kebijakan mengenai perdagangan digital.