Teknogav.com - Pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah, khususnya pada ekonomi digital yang inklusif, adil dan merata. Demi mendorong hal tersebut pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung. Kemenko Perekonomian baru saja meluncurkan buku putih (white book) untuk dijadikan dasar pembuatan kebijakan pemerintah. Judul buku putih tersebut adalah “Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation”.

Buku putih tersebut mencerminkan potensi, tantangan, status terkini dan usulan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Digital. Langkah-langkah strategis tersebut bertujuan untuk menyukseskan transformasi ekonomi bangsa dan inklusivitas urban di masa depan. Isi buku putih tersebut mencakup enam bab, yaitu:

1. Digital Economy Outlook;
2. Building Indonesia Digital; 
3. Connectivity, ICT Infrastructure, and Big Data; 
4. Regulation and Ecosystem;
5. Indonesia Sector Digitization; 
6. Summary and Recommendation.

Harapannya buku putih tersebut dapat berperan dalam mempercepat tersusunnya kebijakan dan regulasi yang efektif dan efisien. Salah satu contoh percepatan tersebut adalah dalam mempersiapkan pengganti Undang-undang 36/1999 mengenai Telekomunikasi dan beberapa Peraturan Pemerintah yang sudah ketinggalan zaman.

Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian (ketujuh dari kiri) dan Eddy Satriya, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian (kesembilan dari kiri) berfoto bersama penerima Buku Putih ‘Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation’ di Jakarta, Senin (23/12)

“Arah kebijakan strategis dalam buku putih menekankan pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital untuk memicu inovasi pada industri vertikal kreatif. Selain itu kebijakan juga ditujukan untuk mengembangkan sumber daya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang andal,” ucap Eddy Satriya, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas, Kemenko Perekonomian.

Buku putih diharapkan juga bisa menggambarkan awal kemampuan digital lintas sektor pemerintah sesuai rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. Kemampuan digital tersebut untuk aplikasi layanan publik utama yang mencakup kependudukan, kesehatan, manajemen resiko bencana, layanan finansial, logistik dan perhubungan. Kebutuhan awal pemindahan Ibukota Negara berbasis TIK pun digambarkan pada buku putih ini. Beberapa kebutuhan awal tersebut mencakup rekomendasi standar broadband, persyaratan kinerja untuk kecepatan data tinggi, dan strategi ITU 2020-2013.

Diskusi Telematika Akhir Tahun 2019

Berbarengan peluncuran buku putih, Kedeputian Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (D6), Kemenko Perekonomian menggelar Diskusi Telematika Akhir Tahun 2019. Diskusi tersebut dilakukan bersama beberapa pemangku kepentingan lintas sektor. Tajuk dari diskusi adalah “Indonesia Digital Readiness towards Dual Giga Connected and Intelligent Nation”. Konektivitas berkecepatan dual giga diharapkan bisa menjadi dasar penting untuk mendukung percepatan mewujudkan bangsa yang cerdas dan perekonomian digital yang inklusif.

(dari kiri ke kanan): Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian bersama Eddy Satriya, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian saat meresmikan peluncuran Buku Putih ‘Indonesia Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation’ di Jakarta, Senin (23/12)

Berbagai potensi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dimungkinkan oleh Revolusi Industri 4.0. Pada 4 April 2018, pemerintah meluncurkan roadmap “Making Indonesia 4.0” sebagai arahan strategis membangun industri nasional masa depan. Hal ini dilakukan demi mewujudkan Indonesia menjadi 10 besar negara di dunia dengan perekonomian terbesar pada tahun 2030. Selain itu Indonesia juga diproyeksikan menduduki peringkat keempat negara dengan perekonomian terbesar pada Visi Indonesia Emas 2045.

“Kami mengharapkan peran serta seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah untuk mengoptimalkan setiap perubahan pada lingkup TIK. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah setiap kegiatan pembangunan. Kemajuan dan berbagai aplikasi TIK juga bisa dimaksimalkan untukmengembangkan wilayah, pemerataan hasil pembangunan dan memperbanyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ucap Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian.

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Prediksinya pemasukan dari ekonomi Internet di tahun 2019 akan mencapai USD40 miliar atau sekitar Rp559,3 triliun. Rata-rata pertumbuhan tersebut diperkirakan mencapai 49% per tahun. Indonesia juga merupakan negara terdepan dalam hal penetrasi digital di Asia Tenggara. Berdasarkan data APJII, jumlah pengguna internet mencapai 171 juta jiwa di tahun 2019.

Dasar terpenting merancang pembangunan infrastruktur digital adalah UKM, teknologi serat optik yang kokoh, koneksi broadband 5G, dan layanan nirkabel Broadband. Faktor-faktor tersebut juga menjadi motor penggerak utama terjadinya digitalisasi yang memicu tumbuhnya inklusivitas, efisiensi, inovasi dan mengurangi kesenjangan digital. Hal ini tentu saja sesuai visi Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan Indonesia maju.