Teknogav.com – Badan Regulasi Telekomunikasi Amerika Serikat atau Federal Communication Commission (FCC) telah mengeluarkan larangan bagi perusahaan telekomunikasi di pelosok Amerika untuk memanfaatkan subsidi pemerintah berbentuk Universal Service Fund (USF) untuk membeli perangkat produksi Huawei. Huawei pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Amerika Serikat (AS) untuk membatalkan larangan FCC yang dinilai cacat hukum.

FCC mengeluarkan larangan tersebut dengan tuduhan bahwa Huawei merupakan ancaman keamanan nasional. Huawei menganggap keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tanpa bukti, bahkan melanggar konstitusi AS, Administrative Procedure Act dan berbagai aturan hukum lain. Gugatan diajukan Huawei melalui United States Court of Appeals for the Fifth Circuit.

“Masalah keamanan di suatu negara tak akan selesai hanya dengan melarang perusahaan asal Tiongkok  seperti Huawei. Huawei juga mengemukakan 21 poin tanggapan alasan rinci bahwa pelarangan FCC akan merugikan masyarakat dan keberlangsungan bisnis-bisnis di pelosok Amerika. Kendati demikian tak ada yang digubris FCC,” ucap Dr. Song Liuping, Chief Legal Officer Huawei pada konferensi pers.

Ajit Pai, Kepala FCC dan sejumlah komisioner di lembaga FCC tak dapat membuktikan klaim mengenai Huawei merupakan ancaman negara. Sejak FCC memberlakukan aturan pada Maret 2018 lalu, Huawei dan sejumlah operator telekomunikasi di wilayah peolosok  AS telah mengajukan keberatan. Sayangnya, pengajuan keberatan yang disertai fakta-faktar tersebut tidak digubris oleh FCC.

 “Para operator telekomunikasi di kawasan pelosok Amerika, yaitu kota-kota kecil seperti Montana, Kentucky, dan kawasan pertanian di Wyoming, memilih tetap bekerja sama dengan Huawei lantaran kualitas dan integritas yang telah ditunjukkan Huawei melalui perangkat-perangkat yang kami produksi. Tidak sepantasnya FCC malah menggagalkan upaya pemerintah setempat dalam membangun konektivitas bagi seluruh masyarakat di kawasan rural Amerika,” lanjut Dr. Song.

Pada proses hukum ini, Glen Nager, kuasa hukum Huawei mengatakan bahwa FCC menetapkan aturan tanpa dasar. Keputusan tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan hal lain selain karena Huawei dan satu perusahaan dari Tiongkok lain.

“Perihal keamanan nasional dan pemanfaatan dana USF pun bukan wewenang FFC sehingga tidak pas untuk membuat keputusan tersebut. Tuduhan FCC mengenai Huawei menebar ancaman keamanan bangsa tidak berdasar, baik secara legal maupun faktual. Mereka mencap buruk Huawei dan menuduh tanpa dasar hanya karena kesalah pahaman terhadap hukum di Tiongkok. Hal ini tak pantas dilakukan FCC,” ucap Glen Nager

Upaya pemerintah setempat daalm meningkatkan konektivitas di wilayah pelosok Amerika justru akan terancam kesinambungannya karena aturan FCC. Vendor lain biasanya menolak mengembangkan bisnis sampai ke wilayah terpencil atau dengan kontur geografis yang sulit dijangkau dan sedikit penduduknya.

“Rencana FCC untuk menerapakn strategi rip-and-replace justru akan menyebabkan pemborosan biaya ratusan juta dolar. Para operator telekomunikasi skala kecil di AS pun bisa bangkrut,” ucap Karl Song, Vice President Corporate Communications Department Huawei.