Teknogav.com - Kaspersky membangun Pusat Transparansi atas inisiatif sendiri, bukan kewajiban karena meyakini bahwa membangun Pusat Transparansi merupakan praktik terbaik. Pusat Transparansi berperan untuk memfasilitasi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai solusi Kaspersky, meninjau kode sumber atau memeriksa hasil audit independen. Langkah ini juga bagus jika diikuti vendor-vendor lain di tengah kekacauan politik saat ini dan serangan rantai pasok. Kaspersky meyakini pembangunan pusat tranparansi merupakan praktik yang baik bagi vendor-vendor untuk tidak beroperasi sebagai kotak hitam, tetapi membuka teknologi mereka untuk mengedukasi.

 Indonesia telah mencapai status yang sangat baik dalam hal digitalisasi, penggunaan internet, dan digitalisasi layanan pemerintah dan layanan keuangan. Namun, penjahat siber juga memanfaatkan digitalisasi untuk keuntungan mereka. Kondisi ini menjadikan Indonesia menempati posisi tiga teratas di Asia Tenggara dalam hal serangan ransomware dan malware. Dalam mengatasi kejahatan siber ini dibutuhkan kerja sama antara perusahaan keamanan siber dan pemerintah untuk melawan dan menanggapi masalah ini.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber selalu mencakup tiga hal, yaitu Manusia, Proses dan Teknologi. Sangat penting untuk memulai dari manusia. Khususnya di sektor pemerintahan, perlu memastikan orang-orang di berbagai jabatan di pemerintah memiliki kesadaran mengenai masalah-masalah keamanan siber.

Baca juga: Kaspersky Tekankan 3P dalam Membangun Ketahanan Siber Rantai Pasok TIK

Ini karena setiap orang memiliki peran yang berbeda di waktu yang berbeda, tetapi satu smartphone menyatukan berbagai peran tersebut. Misalnya, saat jam kantor merupakan karyawan suatu perusahaan, sepulang kantor lalu berperan sebagai ibu di keluarga. Hal seperti ini juga dialami oleh pegawai pemerintahaan, sehingga mereka perlu menyadari masalah-masalah keamanan siber. Jangan menjadi korban di luar lingkup pemerintahan yang sangat dilindungi.

“Saya yakin, bahwa kesadaran dan pelatihan mestinya memperkuat dan ini saat sektor swasta seperti Kaspersky harus membantu. Pastinya teknologi-teknologi baru seperti AI turut berperan. Persyaratan kesadaran akan keamanan siber makin relevan karena masyarakat dan petugas pemerintah perlu memahami teknologi ini, risiko-risiko yang menyertainya dan cara mengatasinya,” ucap Yuliya Shlychkova, Vice President of Public Affairs, Kaspersky.

Yuliya Shlychkova, Vice President of Public Affairs, Kaspersky.

Baca juga: Pusat Transparansi Baru Kaspersky Hadir di Korea Selatan

Adopsi teknologi-teknologi baru ini dan risiko keamanan siber merupakan hal yang berbeda, tetapi harus dipertimbangkan. Ini merupakan tempat perusahaan-perusahaan keamanan siber swasta seperti Kaspersky dapat berperan. Kaspersky selelu mempertimbangkan kebutuhan pelanggaan-pelanggan dan mitra. Pusat Transparansi dibangun ketika Kaspersky memiliki permintaan dari pemerintah yang berwenang aatau dari pelanggan. Saat ini, Kaspersky sudah memiliki Pusat Transparansi di Asia Tenggara, yaitu di Malaysia.

“Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah berkunjung ke salah satu Pusat Transparansi, yaitu yang di Swiss. Kami menyediakan praktik-praktik dan kode sumber di Pusat Transparansi. Jadi jika ada permintaan dari pelanggan di Indonesia, atau pemerintah, kami dengan senang hati menanganinya. Saat ini belum ada rencana untuk membangun Pusat Transparansi di Indonesia. Namun, seluruh pusat transparansi yang tersebar di seluruh dunia terbuka bagi pelanggan dan pemerintah untuk berkujung dan melihatnya," ungkap ujar Yuliya Shlychkova.

Baca juga: BSSN Kunjungi Pusat Transparansi Kaspersky di Swiss

Keputusan mengenai apakah dan di mana Kaspersky akan membuka pusat transparansi lagi bergantung pada banyaknya permintaan dari negara-negara atau kawasan untuk melihat, datang, dan memeriksa kode sumber kami. Selama COVID, karena adanya pembatasan wilayah, Kaspersky juga membuka pratinjau daring karena perjalanan dibatasi. Pusat transparansi merupakan cara untuk memenuhi permintaan dari pejabat pemerintah atau perusahaan. Ada banyak pilihan untuk memenuhi permintaan tersebut, seperti melalui kunjungan ke salah satu pusat transparansi atau juga online.