AdaKami Hadapi Stigma Negatif P2P Lending dengan Literasi dan Sertifikasi

Teknogav.com - Pertumbuhan P2P Lending terlihat dari jumlah penyaluran pinjaman yang terus meningkat sepanjang tahun lalu. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa 102 pelaku fintech P2P Lending yang resmi beroperasi. Per Januari 2023, Tingkat Keberhasilan Bayar 90 hari (TKB90) P2P Lending meningkat sampai 97,25%. Jumlah pelaku P2P Lending dengan skala TKB90 sebagai dasar operasionalnya diyakini akan terus tumbuh. Salah satu P2P Lending yang mengalami pertumbuhan pesat adalah AdaKami dengan layanan peminjaman dana tanpa agunan.

Jumlah para pelaku P2P Lending dengan skala TKB90 sebagai dasar operasionalnya diyakini akan terus tumbuh. Kendati demikian, adopsi fintech di Indonesia masih belum termasuk dalam 30 besar dunia. Adopsi fintech adalah jumlah orang yang memiliki perangkat dan menginstal aplikasi terkait fintech, termasuk aplikasi payment. Fintech Payment biasanya lebih dahulu berhasil, dan menjadi infrastruktur fintech lain, dan kedua adalah fintech di bidang wealth management.

Pada November 2022, penyaluran pinjaman mencapai Rp18,97 triliun, meningkat 1,3% dari bulan sebelumnya. Jika dibandingkan bulan yang sama tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut juga mengalami kenaikan. Jumlah penyaluran pinjaman tersebut adalah Rp12,98 triliun pada November 2021 dan Rp8,59 triliun pada November 2020.

Penyaluran pendanaan memiliki risiko yang berbeda-beda, setiap produk memiliki risiko berbeda, ada yang rendah, sedang, maupun tinggi. Biasanya produk yang memiliki risiko tinggi adalah pinjaman konsumtif, sementara risiko pinjaman produktif cenderung lebih rendah. Risiko ini tak hanya terjadi pada Fintech, perbankan pun mengalami hal yang sama.

Anna Urbinas, Senior Government Relationship PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami)

“AdaKami berhasil menyalurkan lebih dari Rp20 triliun ke lebih dari 3,1 juta peminjam selama tahun 2022. Targetnya di tahun 2023, kami bisa menyalurkan sekitar Rp25 triliun,” ucap Anna Urbinas, Senior Government Relationship PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami).

Sumber pendanaan utama dari AdaKami terutama berasal dari Super Lender dan perbankan. Aplikasi AdaKami sendiri hanya menyediakan pinjaman, tidak terdapat fitur bagi investor untuk berinvestasi menjadi pemberi pinjaman.

Baca juga: Tips Berinvestasi dengan KoinWorks

Literasi dan Sertifikasi

Pertumbuhan P2P Lending tentu saja perlu diiringi kewaspadaan akan legalitas P2P Lending yang memenuhi aturan dan mematuhi batasan resmi. Salah satu batasan tersebut adalah jumlah bunga dan denda tidak boleh melebihi nilai 100% pinjaman itu sendiri. Legalitas Fintech sendiri memiliki beberapa tahap, jika sudah terdaftar, maka Fintech sudah dapat live menjalankan operasionalnya. Namun jika ingin bekerja sama dengan perbankan, Fintech juga harus sudah berizin.

Aspek literasi dan sertifikasi harus dilakukan para pelaku usaha dalam menghadapi stigma pinjol di masyarakat luas. Sejak beroperasi di awal tahun 2019, AdaKami mendukung arah kebijakan regulator dan asosiasi untuk mampu tingkatkan ekonomi inklusif. Dukungan ini dilakukan melalui edukasi secara eksternal dan internal, serta didukung pengembangan infrastruktur lembaga pelaku usaha yang lebih kuat. Harapannya langkah ini dapat membuat masyarakat lebih terlindungi dan makin memahami peranan P2P Lending dalam ekonomi nasional.

Kuseryansyah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

“Kami mengapresiasi adanya regulasi dari pemerintah. Terutama dari OJK dengan POJK Nomor 10 Tahun 2022 yang melegitimasi P2P Lending, tidak lagi dianggap startup, termasuk AdaKami. P2P Lending kini dianggap sebagai lembaga jasa keuangan yang setara dengan yang lain. Sinergi dari regulator dan para pelaku usaha mampu memperkuat ekosistem keuangan digital yang berdampak langsung pada inklusi keuangan digital Indonesia,” ucap Kuseryansyah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Situs cekfintech.id merupakan salah satu dukungan literasi yag dilakukan AFTECH untuk membantu masyarakat terlepas dari jerat fintech ilegal. Situs tersebut merupakan proyek kerja nyata AFTECH dalam mewujudkan ekosistem inovasi keuangan digital yang lebih bertanggung jawab. AFTECH berharap platform tersebut mewujudkan penggunaan layanan P2P Lending menjadi makin tepat guna di masyarakat.

Firlie Ganinduto, Wakil Sekretaris Jenderal II, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)

“Kami sepakat untuk meningkatkan sinergi dengan AFPI dan menghasilkan program kerja terintegrasi yang bermanfaat sehingga mampu mengusung penguatan ekonomi digital. Langkah yang dilakukan tentu harus sesuai aturan dan batasan yang telah ditetapkan oleh regulator. AFTECH akan terus mendorong dan mengingatkan para pelaku untuk menaatinya. Sebagai bentuk inisiatif dalam menjalankan program sinergi, AFTECH juga menerapkan collaborative design thinking dengan penyelenggara fintech dari bisnis model lainnya. Upaya ini dilakukan untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan, dengan tetap melindungi industri P2P Lending sekaligus para penggunanya,” ucap Firlie Ganinduto, Wakil Sekretaris Jenderal II, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

Data OJK menunjukkan bahwa pada Oktober 2022. ada lebih dari 130 juta individu yang belum memiliki akses perbankan. Akses perbankan yang belum merata berusaha diatasi AdaKami dengan mematuhi regulasi. Salah satunya dengan mensertifikasi semua lini profesi di dalam operasional AdaKami. Literasi diberikan baik untuk pengguna, calon pengguna, maupun internal. Upaya ini dilakukan juga untuk melindungi nasabah sesuai tata kelola yang diatur dan diawasi UU Perlindungan data pribadi.

AdaKami memiliki visi untuk mendukung ekonomi Indonesia yang makin inklusif. Visi tersebut berusaha diwujudkan dengan menurunkan kesenjangan literasi dengan berbagai inovasi teknologi dan langkah strategis jangka panjang. Langkah tersebut termasuk membuka akses keuangan digital yang makin mudah, aman dan dekat dengan masyarakat. Hal ini sesuai target AdaKami dalam menyediakan layanan keuangan digital yang lebih cepat dan transparan.

“Salah satu literasi yang terus kami terapkan di masyarakat adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk bertanggung jawab dengan data pribadinya. Mereka dianjurkan tidak memberikan data pribadi ke sembarang orang untuk mencegah adanya pengajuan pinjaman oleh orang lain,” ucap Anna.