Riset VMware Ungkap Pentingnya Pemerintah di APJ Sediakan Layanan Digital Riset VMware Ungkap Pentingnya Pemerintah di APJ Sediakan Layanan Digital ~ Teknogav.com

Riset VMware Ungkap Pentingnya Pemerintah di APJ Sediakan Layanan Digital


Teknogav.com – VMware baru-baru ini menerbitkan hasil riset bertajuk ‘Digital Smart: Advancing digital government for citizens in the Asia-Pacific”. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan penetrasi digital masyarakat di Asia Pasifik. Sayangnya data tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan penyediaan layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Hasil riset yang dilakukan oleh Deloitte mengungkapkan bahwa ada penurunan dalam pemanfaatan layanan pemerintah secara fisik di Asia Pasifik. Penurunan ini mencapai setengahnya selama dua tahun terakhir. Kini 77% masyarakat sudah memanfaatkan platform digital dalam mengakses layanan-layanan pemerintah. Kendati demikian 57% responden berharap lembaga-lembaga pemerintah meningkatkan kualitas layanannya sehingga sejajar dengan kualitas layanan sektor swasta. Sebanyak 41% masyarakat menghadapi masalah dalam menggunakan layanan digital untuk mereka sendiri.

Baca juga: Tips Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Registrasi Ulang

Diperkirakan pada tahun 2025 akan terjadi penambahan 900 juta pengguna baru internet di kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini mencakup Australia, India, Indonesia, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Vietnam. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka terjadi peningkatan pengguna sebanyak 36%. Penambahan pengguna tersebut tentu saja meningkatkan kebutuhan untuk berinvestasi di bidang layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintahan.

Laporan VMware - Deloitte

Pada tahun 2025 diperkirakan belanja Teknologi Informasi (TI) di lembaga-lembaga pemerintahan di Asia Pasifik meningkat 8% setiap tahun. Nilai belanja TI tersebut diperkirakan mencapai USD151 miliar pada tahun 2025. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka belanja pemerintah tahunan secara keseluruhan yang pertumbuhannya hanya 6%. 

“Penghantaran layanan, seperti infrastruktur multi-cloud maupun aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan modern terkontainerkan, sudah menjadi keniscayaan sebagai fondasi agar bisa terus melaju. Oleh karenanya, lembaga-lembaga pemerintahan diharapkan bisa menyelaraskan cara pandang mereka maupun dalam pembangunan sumber-sumber daya IT baru dengan tren-tren mutakhir agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kini,” ucap Sylvain Cazard, senior vice president and general manager, Asia Pasifik dan Jepang, VMware.

Baca juga: Kini Bisa Bayar Pajak dan Penerimaan Negara Pakai DANA

John O’Mahony, mitra di Deloitte yang menyusun laporan prinsipal tersebut pun mengungkapkan pentingnya pengembangan layanan digital pemerintah. Hal ini menandakan kemajuan positif yang dirasakan masyarakat dalam menggunakan layanan digital seperti makin meningkatnya kepercayaan pada pemerintah. Layanan digital juga akan meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas, berkurangnya emisi karbon, dan penghematan biaya. Tingkat responsivitas pemerintah pun meningkat ketika masyarakat membutuhkan perubahan kebijakan.

Temuan-temuan di Beberapa Negara Asia Pasifik

Setiap lembaga pemerintah di kawasan Asia Pasifik memiliki kesiapan yang berbeda dalam menerima perkembangan teknologi mutakhir. Penerapan digitalisasi antara negara-negara maju dan berkembang jelas berbeda. Berikut ini adlaah beberapa temuan menarik dari riset VMware yang dilakukan Deloitte:

Singapura

  • 84% responden memiliki gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan, mereka sama seringnya atau bahkan lebih sering mengakses layanan-layanan pemerintah
  • 76% sepakat atau sangat sepakat bahwa pemerintah perlu meningkatkan di bidang teknologi sebagai bentuk kesiapan dalam menyongsong masa depan. 

Vietnam

  • 85% responden merasa tak enggan bila harus belajar kecakapan digital baru ataupun menggunakan platform mutakhir
  • 80% responden punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan, mereka sama seringnya atau lebih sering mengakses layanan-layanan dari pemerintah 

India

  • Responden India menyampaikan bahwa pengalaman positif dalam menggunakan layanan pemerintah secara daring dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah
  • 89%  responden menyatakan siap mempelajari jenis-jenis kecakapan digital baru ataupun menggunakan platform mutakhir

Indonesia

  • 81% responden merasa nyaman bersentuhan dengan teknologi-teknologi digital mutakhir.
  • Pemerintah Indonesia dianggap telah berhasil mengembangkan situs-situs web untuk menggantikan layanan secara fisik. Situs-situs ini banyak digunakan responden dalam mengakses layanan pemerintah
Baca juga: WIR Group Berencana Perkenalkan Purwarupa Metaverse Indonesia di G20

Korea Selatan

  • 90% responden memiliki gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan akan sama seringnya atau lebih sering mengakses layanan-layanan dari pemerintah
  • Korea Selatan menempati peringkat teratas secara global pada the World Bank GTMI, Negara ini diakui sebagai yang terkemuka di tingkat global untuk pengembangan GovTech dengan skor 98 dari angka maksimum 100

Jepang

  • 90% responden memiliki gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan akan sama seringnya atau lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah
  • Kendati demikian hanya 27% responden yang berharap adanya peningkatan kualitas layanan pemerintah yang setara dengan layanan pihak swasta.

Australia

  • 82% responden berharap makin banyak layanan pemerintah secara daring dalam lima tahun mendatang dengan pengalaman pengguna lebih terintegrasi.
  • 55% dari mereka bersedia memberikan personal data apabila memang ini akan membuat akses layanan bagi warga menjadi lebih mudah. Keamanan data juga penting bagi responden Australia terkait dengan akses ke layanan yang disediakan pemerintah.

Penelitian untuk VMware ini dilaksanakan Deloitte Access Economics dengan responden survei sebanyak 3.840 orang.

Share:

Artikel Terkini